Pembacaan situasi dan Diskusi: Penolakan Project Strategi Nasional PSN di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pengunungan di Asrama Nayak III, Den Sipur Ale-Ale, Kota Jayapura Papua (Doc I: Pribadi)
Jayapura, Wenehanowene.com - Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) di Jayapura.
Menyatakan Sikap:
Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan model ekonomi Food Estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kolonialisme Indonesia yang di rancang dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi, dan konsep ini yang di gagas oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020. Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Food Estate juga merupakan pengembangan pusat pangan yang tidak hanya mengembangkan pusat pertanian Sawah tetapi pusat pertanian lain, seperti Singkong, tebu, petatas, dll.
Program Proyek Strategis Nasional (PSN) 3 tahun lalu menduduki di 6 daerah yaitu Kabupaten Merauke, Kab Boven Digul, Kab Keerom, Kab Sarmi, Kab Sorong, dan Kab Jayawijaya dengan paket pembangunan Struktur TNI kodim di daerah Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsep ini di dorong dengan muatan kepentingan akumulasi modal bagi Imperialisme, Kapitalisme, dan Kolonialisme yang menjamur di seluruh Tanah Papua. Pemerintah Kolonial Indonesia sebelum meluncurkan Proyek Stategis Nasional model Food Estate ini, seharusnya melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi dengan nafsu eksploitasi dan ekplorasi Sumber Daya Alam terburuh – buruh meluncurkan program di Tanah Papua.
Orang Papua telah mengetahui lama dengan segalah macam tipu daya Negara Kolonialisme Indonesia mengunakan dalil bahwa masyarakat adat Papua mengalami krisis energy dan pangan. Orang Papua juga tahu bahwa itu slogan kosong yang selalu di gunakan oleh Negara Kolonialisme untuk menjalankan proses akumulasi modal. Masyarakat adat Merauke memiliki rekam jejak para capital merampas hak atas tanah dengan segala macam tipu daya kepada masyarakat, waktu 36 perusahaan dengan program MIFE masuk itu sudah mengalami kehilangan tanah ribuan hektar. Memang itu watak keaslian kolonialisme dan Negara Negara capital di dunia untuk keruk sumber daya alam bangsa lain.
Program Nasional Negara kolonialisme Indonesia belakangan ini ada 3 program yang lagi di prioritaskan yaitu, Proyek Strategis Nasional (PSN), Politik Pendudukan/ Transmigrasi, dan Perluasan Struktur TNI di 5 daerah Proyek Strategis Nasional (PSN), ini merupakan produk kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat adat Papua. Kita juga perlu tahu bahwa Perluasan Struktur Militerisme Indonesia, Politik pendudukan atau Transmigrasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah satu produk yang sama mengancam eksistensi kehidupan Masyarakat Adat Papua demi kepentingan politik pendudukan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam.
Pembacaan Situasi dan Diskusi. Penolakan Project Strategi Nasional PSN di Wamena. (Doc II: Pribadi)
Kini kita baru di kagetkan dengan satu Proyek Strategis Nasional masuk di Kabupaten Jayawijaya, kita mengetahui bahwa Proyek Cetak Sawah tahun lalu masuk di 5 Wilayah di atas Papua tetapi kini sudah menjadi 6 wilayah termasuk Kabupaten Jayawijaya Distrik Wita Waya, Pisugi, dan Libarek. Kita perlu jujur sampaikan bahwa masyarakat adat tidak memiliki kesadaran kritis maka menerima tawaran proyek cetak Sawah merupakan ancaman serius bagi masa depan eksistensi anak cucu mereka. Oleh sebab itu kami sebagai mahasiswa agent control sosial menolak dengan tegas sebagai berikut:
1. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di 3 Distrik Kabupaten Jayawijaya.
2. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) mendesak kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar segera hentikan perampasan tanah masyarakat adat 8.000 ribu hektar demi kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) di 12 Distrik di Kabupaten Jayawijaya.
3. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) memintah kepada 4 Pemuda Atas nama Yonas Marian, Linus Pabika, Asur Alua, Onel Tabuni dan tokoh adat Abas Awasue Oagay agar segera hentikan mengatasnamakan masyarakat adat demi kepentingan kalian.
4. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) mendesak kepada Lembaga Universitas Cenderawasih (UNCEN) agar segera hentikan intervensi hak – hak masyarakat adat Hubula.
5. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) mendesak kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar segera cabut surat izin usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wilayah adat Suku Hubula.
6. Kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) memintah pemerintah Pusat, Provinsi, dan pemerintah Kabupaten, berdasarkan Analisis dampak Lingkungan (AMDAL) kami agar segera hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) wilayah adat Hubulama. Apabilah pemerintah tidak mendengarkan aspirasi Mahasiswa, kami siap mobilisasi masyarakat untuk melumpuhkan kota Wamena.
Demikian pernyataan sikap kami Ikatan Keluarga Besar Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Witawaya, Usilimo, Wedangku (IKDB-KLPUW2) di Kota Studi Jayapura Papua.(*)
))“Pernyataan ini berdasarkan hasil penemuan sebuah Analisis Dampak Sosial (AMDAL).”
Pewarta: Admin