Inillah gambar sosok Pemuda Milenial Menyampaikan pendapatan yabg yang membangun. - Pemuda Milenial Wamena Papua Pengunungan Asal Wilayah Welesi Menolak Kahadiran WAPRES.
Jayapura, Wenehanowene.com- Pemuda Milenial Asal Wilayah Welesi ini Menolak, Dalam kesempatan ini dengan kehadirannya, Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan pada Selasa, (13/01/2026)
Pemuda Milenial dalam kesempatan ini, Yasman Yaleget Ketua PMKRI Cabang Jayapura St .Efrem dan juga Pemuda dan anak asli dari Welesi, ia yang sudah hampir 3 tahun kami berjuang untuk menolak Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan dalam proses pembagunannya kini di wilayah welesi tepatnya di Iluagec dan Mulinai itu.
Malam ini kami dapat informasi bahwa besok pada selas 13 januari 2026 Wakil Presiden akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan sekaligus melakukan suvery di lokasi KIP.
Kami dari pihak Kontra (Menolak) kami tetap akan konsisten dengan sikap bahwa kami tetap menolak pembangunan kontar gubernur maupuan bangunan dalam bentuk apapun di lokasi kami.
Kami meminta kepada Presiden segera tinjau kembali hasil:?
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI* Keterangan Pers Nomor : 64/HM.00/X/2023 Pertemuan Komnas HAM dengan Mendagri terkait Penyampaian Hasil Pemantauan Komnas HAM atas RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, dan Pengungsi Internal di Wilayah Kabupaten Maybrat-Provinsi Papua Barat Daya.
Hal hal inil Rencana. Pembangunan Kantor Gubernur__ di Provinsi Papua Pegunungan.
Pada kesempatan tersebut Komnas HAM mempresentasikan laporan hasil temuan atas kegiatan pemantauan yang diselenggarakan Komnas HAM di 2 (dua) wilayah di Papua, yaitu :
Hasil pemantauan permasalahan penolakan Masyarakat Adat Welesi dan Wouma terhadap Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan….” Par.
Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Mendagri untuk memberi atensi kepada permasalahan rencana pembangunan kantor Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan, agar masyarakat mendapatkan solusi dan pelaksanaan DOB dapat berjalan dengan lancar, sementara risiko konflik sosial dapat dicek.
Adapun tuntutan kami :
Wakil Presidene RI tidak bisa injak dan tidak boleh menginjakkan kaki sejengkalpun di daerah lahan yang masih bermasalah (Konflik).
Lahan ini bukan Tanah Kosong - ini lahan perkebunan rakyat.
Gubernur Papua Pegunungan segera tepati janji untuk menelusuri oknum-oknum yang lepaskan lahan menggunakan uang negara dengan realisasnya yang tidak jelas.
Tanah di lokasi tersebut sudah ada indikasi korupsi untuk itu dari beberapa oknum-oknum yang manamakan diri mereka sebagai intelektual wilayah Welesi.
Kami masyarakat yang kerja kebun di sekitar daerah KIPP akan pasang badan untuk melawan setiap pembangunan yg masuk di lokasi tersebut.
Besok kami akan pasang badan dan melakukan pemalangan di Lokasih KIPP yang masih bermasalah.
Dapat memperlihatkan sesuai dengan arahan dan kesepakatan yang ada, Jangan Sampai ambil kesimpulan dalam sekejap tidak dapat memperlihatkan antara Kita merugikan banyak orang dalam kesempatan yang sama.(*)tutupnya.
Reporter: Admin